UMKM Tidak Perlu Izin, Cukup dengan Mendaftar



daftar ukm lebih mudah - ukmmarket

Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan lebih mempermudah skema membuka izin menjadi mendaftar untuk usaha mikro dan kecil.

Hal tersebut dilakukan guna memperbaiki iklim berusaha di Indonesia sesuai index penilaian Bank Dunia terhadap Easy of Doing Bussiness (EODB).

Acuan perubahan merujuk kepada peraturan lama pada Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang izin usaha mikro kecil. Faktor itu menempatkan Indonesia pada posisi ke 109 dari 189 negara yang memiliki kemudahan berusaha versi Bank Dunia.

Belum lagi target penerbitan 508.500 izin usaha mikro kecil (IUMK) yang hanya terealisasi 164.768 IUMK pada tahun 2015. Kebijakan efektif yang ditempuh pemerintah saat ini adalah melalui sinkronisasi peraturan lama serta memberikan kemudahan start-up berbasis IT yang feasible (layak) juga bankable.

Implementasi dari kebijakan izin usaha menuju daftar usaha sudah dipelopori oleh Kota Bandung dengan peluncuran aplikasi pendaftaran UMKM secara online bernama Gampil (Gadget Mobile Application for License) pada akhir Februari 2016.

Pelaku UMKM dapat mengakses aplikasi Gampil secara mudah dengan mengunduhnya lewat PlaySore dan App Store di gadget masing-masing.

Jadi, perizinan UMKM yang sebelumnya ditempuh melalui camat dan walikota atau bupati wilayahnya masing-masing kini mulai ditinggalkan oleh pelaku UMKM Bandung.

> Baca Juga: Cara Mengurus Izin BPOM

Hal ini sangat membantu mengingat pelaku UMKM sering kali dipersulit ketika mengurus perizinan secara manual di kecamatan.

Pemerintah bersama Kementrian Koperasi dan UMKM terus mengkaji mekanisme pendaftaran usaha mikro dan kecil ke depannya.

Kebijakan berikutnya diharapkan akan mempercepat usaha mikro dan kecil, karena selama ini lamanya usaha mikro kecil tergantung dari daerahnya masing-masing daerah.

Menurut Darmin Nasution selaku Menteri Perekonomian, Keterbatasan yang dimiliki oleh UMKM sampai saat ini berada dalam hal pembiayaan, input, dan pemasaran.

Sehingga memerlukan aggregator yang berfungsi meneruskan hal tersebut ke provinsi lain, bahkan negara lain dengan didukung oleh  IT.

> Baca Juga: Cara Mengurus Perizinan PIRT


March 10, 2016 @ 3:08 PM

WRITTEN BY admin