Inilah Cara Mengurus Izin BPOM



FOOD LICENCE

Image via: Shutterstock

Standarisasi kemananan dan kelayakan suatu produk saat dikonsumsi atau dipergunakan oleh masyarakat kini dipegang oleh badan dan lembaga berwenang yang berkoordinasi dengan pemerintahan di Indonesia.

Salah satunya perizinan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat.

Sedangkan, untuk industri lainnya, baik produk pangan maupun non pangan akan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang telah dikeluarkan, perusahaan ataupun industri produsen makanan ataupun obat-obatan wajib untuk mendapatkan izin dari BPOM. Sehingga Anda perlu tahu cara mengurus izin BPOM untuk kelancaran usaha Anda.

 > Baca Juga: UMKM Tidak Perlu Izin, Cukup dengan Mendaftar

Izin tersebut berfungsi sebagai pintu masuk distribusi produk agar dapat tersebar luas ke masyarakat.

Prosedur pendaftaran makanan atau produk sejenis yang telah ditetapkan oleh BPOM dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Badan POM (Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat).

Pemusatan pendaftaran BPOM berada pada Gedung B atau Gedung Biru dengan menggunakan sistem layanan satu atap.

Selain itu, bagi produk yang ingin mendapatkan sertifikasi layanan tentang Surat Keterangan Impor atau Ekspor produk obat dan makanan, BPOM telah membuka layanan secara online melalui website http://e-bpom.pom.go.id/.

Untuk registrasi produk pangan olahan, BPOM membaginya menjadi dua jenis, yaitu pangan olahan yang diproduksi dalam negeri dan pangan olahan yang diimpor dari luar negeri.

Proses yang harus dilalui dengan mengisi formulir yang disediakan berupa berbagai dokuen yang teridir dari tiga komponen, yaitu:

1. Kelengkapan persyaratan administrasi

Kelengkapan ini terdiri dari surat kuasa, izin industri, surat hasil audit sarana produksi, surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan (jika perlu). Sedangkan untuk produk yang dimasukkan ke Indonesia, dokumen tambahan yang diperlukan yaitu Angka Pengenal Impor (API), sertifikat kesehatan/sertifikat bebas jual, dan surat penujukkan dari perusahaan asal di luar negeri.

2. Persyaratan teknis pendaftaran pangan olahan

Terdiri dari komposisi daftar bahan yang digunakan dan penjelasannya, sertifikat GMP/HACCP, hasil analisis produk akhir, informasi tentang masa simpan, informasi tentang kode produksi, dan rancangan label.

3. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan

Terdiri dari sertifikat merek produk, sertifikat produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikat organik, keterangan bebas Genetically Modified Organism (GMO), keterangan iradiasi pangan, Nomor Kontrol Vertier (NKV) yang merupakan sertifikat bagi standar keamanan bagi hewan ternak yang akan dikonsumsi, surat persetujuan pencantuman tulisan ‘halal’.

  > Baca Juga: Cara Mengurus Perizinan PIRT

Prosedur pengajuan registrasi BPOM memerlukan biaya dengan mentransferkannya ke nomor rekening milik BPOM.

Selanjutnya, nomor pendaftaran yang akan didapatkan oleh produsen juga melalui proses penilaian kemanan pangan yang dilasifikasikan menjadi dua, yaitu One Day Service (ODS) dan Penilaian Umum.

ODS merupakan prosesi penilaian bagi produk yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya atau produk dengan resiko rendah.

Sedangkan Penilaian Umum merupakan prosesi penilaian bagi produk baru yang belum pernah didaftarkan atau produk beresiko tinggi.

Setelah melalui prose peninjauan, BPOM kemungkinan akan menerbitkan salah satu surat dari Surat Persetujuan Pendaftaran (tanda produk diterima) atau Surat Penolakan Pendaftaran (tanda produk ditolak dengan alasan tertentu).

Saat BPOM menerima produk yang telah melalui proses peninjauan, maka akan diperoleh kode pendaftaran berupa Sertifikat Penyuluhan (SP), Merek Dalam (MD) atau Merek Luar (ML) yang diikuti nomor registrasi.

BPOM memberikan kode SP kepada pengusaha kecil dengan modal terbatas yang berada dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kodya, sebatas penyuluhan, seperti pada makanan snack.

Kode MD diberikan kepada produsen makanan dan minuman dalam negeri dengan modal besar dan diperkirakan mampu mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kode ML diberikan kepada produk makanan atau minuman impor, baik mekasan langsung atau dikemas ulang di dalam negeri.

Sedangkan untuk sertifikat nomor pendaftaran harus didaftarkan ulang dalam waktu enam bulan sebelum masa registrasi habis.

Sebagai konsumen, nomor pendaftaran BPOM suatu produk dapat dipastikan keasliannya. Caranya dengan mengunjungi website BPOM yaitu http://ceknie.pom.go.id/, kemudian masukkan kode nomer atau nama produknya.

Semoga informasi ini bermanfaat


March 4, 2016 @ 3:08 PM

WRITTEN BY admin