Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal Dari MUI



sertifikasi halal - ukmmarket

image via: shutterstock

Selain lewat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) atau dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk yang layak terdistribusi biasanya memerlukan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merilis status halal suatu produk sesuai dengan syari’at Islam.

Setelah lolos seleksi sertifikasi, sebuah produk akan mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Cakupan sertifikasi halal meliputi produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya, sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim yang menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Untuk sampai kepada status halal suatu produk, LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi produsen sebagai berikut:

  1. Produsen mempersiapkan Sistem Jaminan Halal, sedangkan penjelasan rinci tetang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
  2. Memiliki sesorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab menjamin pelaksanaan produksi yang halal.
  3. Bersedia menandatagani ketersediaan jika memerlukan inspeksi dadakan LPPOM MUI tanpa sepengetahuan produsen.
  4. Membuat laporan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal setiap enam bulan sekali.

Langkah selanjutnya yang akan ditempuh pihak produsen adalah mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

  1. Industri Pengolahan
  2. Mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan atau yang memiliki merek yang sama.
  3. Mendaftarakan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan.
  4. Ketentuan untuk tempat makan harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
  5. Restoran dan Katering:
  6. Mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun, serta menu musiman.
  7. Mendaftarkan seluruh gerai, dapur, serta gudang.
  8. Rumah Potong hewan:

Mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada pada satu perusahaan yang sama.

 

Selain itu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan sebagai pemohon:

  1. Pemohon mengisi Barang yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk seta bahan-bahan yang digunakan.
  2. Menyerahkan data Barang beserta data pelengkap lainnya kepada LPPOM MUI untuk dikoreksi dan diperbaiki kepada pemohon.
  3. LPPOM MUI akan memberikan jadwal audit produk ke lokasi produksi. Situasi audit harus berlangsung pada saat proses produksi dari produk yang ingin disertifikasi.
  4. Jika hasil audit memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit untuk diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status halalnya. Namun, jika belum memenuhi syarat LPPOM MUI akan memberitahukan pihak perusahaan melalui audit memorandum.
  5. Laporan hasil audit disampaikan oleh pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan.
  6. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi syarat, dana akan disampaikan kepada produsen sebagai pemohon.
  7. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sertifikasi halal setelah ditetapkan status halal oleh Komisi Fatwa MUI.
  8. Sertifikat Halal berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal penetapan fatwa.
  9. Produsen harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikasi halaltiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

Tata cara pemeriksaan (audit) produk halal terdiri dari:

  1. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
  2. Pemeriksaan dokumen yang secara spesifik menjelaskan asal-usul bahan, kompoisi, dan proses pembuatan atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan pemnyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keeluruhan.
  3. Observasi lapanganyang meliputi keseluruhan dari proses produksi.
  4. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
  5. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.

Sistem Pengawasan Sertifikasi Halal:

  1. Pemohon sebagai produsen wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikasi Halal.
  2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan leporan audit internal setiap enam (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertikasi Halal.
  3. Produsen wajib melaporkan perubahan bahan,hingga proses produksi lainnya dengan mendapatkan izin dari LPPOM MUI.

Tata Cara Memperpanjang Sertifikasi Halal:

  1. Pemohon mendaftar kembali dengan mengisi Borang.
  2. Pengisian Borang menyesuaikan perkembangan terakhir produk.
  3. Pemohon melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
  4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
  5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.

Untuk infomasi selengkapnya dapat menghubungi pihak Sekretariat LPPOM MUI:

 

Sekretaris LPPOM MUI

Gedung Majelis Ulama Indonesia

Jl. Proklamasi No.51 Menteng Jakarta Pusat

No. Telepon +62 21 3918890

Fax +62 21 3918915


March 3, 2016 @ 3:08 PM

WRITTEN BY admin